Bersiaplah, Ditjen Pajak akan pungut PPN perdagangan lewat sistem elektronik

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam waktu dekat bakal memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Sehingga, seluruh konsumen yang melakukan aktifitas pembeliaan barang/jasa secara digital harus bayar pajak konsumsi sebesar 10% dari harga beli.

Hal tersebut berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Beleid ini mengatur PPN dan pajak penghasilan (PPh) dalam PMSE.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) John Hutagaol menyampaikan PPN sangat relevan untuk ditarik saat ini, sebab beberapa negara sudah lebih dahulu seperti Australia, Inggris, dan Prancis. 

Continue reading “Bersiaplah, Ditjen Pajak akan pungut PPN perdagangan lewat sistem elektronik”

Menimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bersiaplah para pelaku ekonomi digital. Pemerintah bakal menarik pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan Penyelenggara PMSE (PPMSE) baik ritel online, marketplace, hingga perusahaan digital raksasa. 

Beleid tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau RUU ombibus law perpajakan yang segera dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam waktu dekat.

Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) Ignatius Untung menilai pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah untuk memajaki e-commerce baik berupa PPh maupun PPN. Yang penting ada kajian komprehensif soal dampak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di platform digital. 

“Studi apakah UMKM go-online malah jadi offline, apakah itu sebanding dengan penerimaan pajak yang didapat. Atau apakah ada kompensasi insentif apa yang akan diberikan bagi UMKM,” kata Ignatius kepada Kontan.co.id, Jumat (7/2).

Ignatius menambahkan untuk memperkuat kebijakan pemerintah, pihaknya rela memberikan segala bentuk data transaksi keuangan e-commerce.

Continue reading “Menimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakan”