Polemik NFT Sebagai Sumber Baru Pajak SPT Tahunan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dikabarkan akan menetapkan aset digital non-fungible token (NFT) sebagai salah satu sumber wajib pajak baru dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menjelaskan, wajib pajak harus mencantumkan seluruh asetnya dalam SPT Tahunan sebagai bentuk kepatuhan perpajakan, tak terkecuali bagi aset digital NFT.

Continue reading “Polemik NFT Sebagai Sumber Baru Pajak SPT Tahunan”

Pemerintah bebaskan pajak UMKM, Kemenkeu catat negara tanggung Rp 2,4 triliun

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi telah menanggung pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang selama ini dipatok 0,5%.  Ini sebagai respons pemerintah terhadap dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) yang juga dirasakan oleh UMKM.

Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Relaksasi tersebut berlaku sejak April hingga September 2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama membeberkan, perkiraan besar insentif pajak penghasilan (PPh) Final untuk UMKM itu sebanyak Rp 2,4 triliun. 

Lebih lanjut, tujuan dari implementasi pembebasan pajak UMKM ini lantaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat perputaran ekonomi melambat. Alhasil banyak UMKM yang semakin kesulitan untuk bertahan.

Continue reading “Pemerintah bebaskan pajak UMKM, Kemenkeu catat negara tanggung Rp 2,4 triliun”

Pasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan Final (PPh Final) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% menambah jumlah wajib pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan, sejak kebijakan penurunan PPH final pada 1 Juli 2018, jumlah pembayar pajak dari kalangan UMKM terus bertambah.

“Kalau penerimaan rupiahnya memang menurun karena tarifnya menurun. Tetapi jumlah wajib pajaknya bertambah. Ke depan, kami akan tingkatkan terus penerimaan dengan PP nomor 23 tahun 2018 ini,” tutur Hestu kepada Kontan.co.id, Kamis (10/1). Continue reading “Pasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkat”

Pemerintah Minta Koperasi Jadi Korporasi

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengimbau koperasi di Indonesia harus berkembang menjadi korporasi agar dapat bersaing secara global.

Untuk itu, fokus pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM di Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah.

Kedua sektor tersebut merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan potensial untuk berkembang pesat pada masa yang akan datang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sejumlah koperasi yang berhasil bertransformasi hingga menjadi badan usaha berdaya saing tinggi. Dirinya mencontohkan salah satunya yakni Kospin Jasa.

Kospin Jasa merupakan koperasi pertama yang berhasil menjadi penyalur KUR serta mencatatkan anak usahanya, PT JMA Syariah di Bursa Efek Indonesia.

Selain itu, Kisel juga menjadi contoh koperasi modern, dengan membuka 11 kantor wilayah dan 42 kantor cabang. Kisel membukukan omzet Rp6,4 triliun pada 2017 dan membagikan SHU Rp63,7 miliar. Continue reading “Pemerintah Minta Koperasi Jadi Korporasi”

Menkeu pastikan PPh final UKM sebesar 0,5%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Dari Usaha Yang Diterima atau Diperolah Wajib Pajak Tertentu Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sudah rampung.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, dalam revisi tersebut, tarif PPh final untuk usaha kecil menengah (UKM) akan turun menjadi 0,5% dari saat ini 1%. Revisi aturan ini tinggal menunggu penomoran sebelum dipublikasikan.

Ani, panggilan karib menkeu menegaskan tidak ada pembahasan lagi untuk revisi PP 46/2013. “Harmonisasi sudah diselesaikan. Kayaknya tidak ada masalah. Naskahnya tidak berubah,” tandas Ani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemkeu), Senin (21/5).

Di kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menegaskan revisi PP 46/2013 sudah siap meluncur ke publik. Saat ini, posisi dari PP tersebut ada di Kementerian Hukum dan HAM untuk penomoran. “Itu sudah dikirim ke presiden. Kemarin kalau tidak salah di Kumham (Kementerian Hukum dan HAM),” terang Robert. Continue reading “Menkeu pastikan PPh final UKM sebesar 0,5%”

REVISI PPh UKM: Pengenaan Tarif Dikenakan Opsional

Bisnis.com, JAKARTA – Pengenaan PPh final bagi wajib pajak usaha kecil dan menengah akan dikenakan opsional dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013.

Wajib pajak UKM nantinya bisa memilih untuk dikenakan tarif final yang rencananya akan diubah dari 1% ke 0,5% atau menggunakan mekanisme secara umum yang artinya WP UKM melakukan pencatatan atau pembukuan. Continue reading “REVISI PPh UKM: Pengenaan Tarif Dikenakan Opsional”