Siap-siap, UMKM bakal dapat kucuran dana Rp 400 miliar pada 20 April 2021

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah masih akan menebar stimulus untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Di bulan ini, pemerintah akan memberikan insentif kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) senilai Rp 400 miliar.

“Karena permintaan untuk barang UMKM terus naik. Kami akan memberi stimulus ini pada tanggal 20 bulan April ini,” kata Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara pembukaan UKM Jawa Barat, Sabtu (3/4). via video conference.

Tak hanya untuk pengusaha UMKM, pemerintah masih akan memberi kucuran dana kepada sektor pariwisata di pertengahan tahun ini, yaitu sebesar Rp 2 triliun dan akan diserahkan pada periode Juni 2021 hingga Juli 2021.

Continue reading “Siap-siap, UMKM bakal dapat kucuran dana Rp 400 miliar pada 20 April 2021”

Sesuaikan perkembangan ekonomi saat ini, aturan main bisnis waralaba akan direvisi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana melakukan revisi aturan main terkait bisnis waralaba. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi yang terjadi. Namun sejauh ini revisi undang-undang waralaba masih dalam pembicaraan.

Kasubdit Distribusi Langsung dan Waralaba Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemdag), Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, sejauh ini ada dua isu penting yang menjadi pokok rencana revisi. “Pertama pengaturan pemilihan gerai dan kedua penggunaan produk dalam negeri,” kata Iqbal di gedung KPPU Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Dalam aturan yang berlaku saat ini, terdapat threshold kepemilikan gerai yang harus diwaralabakan. Jumlahnya, 250 untuk gerai waralaba makanan dan minuman, dan 150 untuk gerai waralaba toko modern. Kemudian, pemberi waralaba dapat menunjuk lebih dari satu penerima waralaba dengan pembagian wilayah usaha yang jelas.

Tujuan mengatur gerai ini adalah menjaga persaingan yang sehat antara pelaku usaha waralaba dan pelaku UKM yang bertumbuh pesat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dari pertumbuhan usaha waralaba.

Sementara, untuk peraturan penggunaan produk dalam negeri, diwacanakan ada penghapusan ketentuan penggunaan bahan baku, peralatan usaha, barang dagangan yang wajib minimal 80% produk dalam negeri. Ini dilakukan agar TKDN Indonesia terus mendominasi. Continue reading “Sesuaikan perkembangan ekonomi saat ini, aturan main bisnis waralaba akan direvisi”