‘Ujian’ Pajak Google dan Amazon di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Demam perdagangan digital (e-commerce) menjalar hingga pedalaman Nusantara. Danif, salah seorang anggota masyarakat suku Baduy, mengaku kerap menjual buah tangannya secara daring.

Tinggal di rumah bambu tanpa aliran listrik, masyarakat suku asli Banten ini memanen madu dari sarang-sarang lebah dan menenun kain tradisional dengan tangan mereka sendiri. Para pemudanya kemudian menjual barang-barang itu di Instagram.

“Istri saya menenun kain, lalu botol-botol madunya dipasok teman-teman,” tutur Danif. Terkadang, laki-laki berusia 27 tahun ini pergi ke luar desa untuk mengisi ulang ponsel pintarnya di sebuah kios.

“Sebagian masyarakat Baduy, terutama Baduy luar, kini menjadi lebih terbuka kepada dunia luar dan menjual produk-produk mereka secara daring,” ungkapnya.

Penerimaan Danif soal model pemasaran secara daring menjadi bukti booming industri e-commerce di Indonesia. Pasar ritel nasional berbasis internet meningkat 80 persen tahun lalu, didorong oleh banjir barang impor.

Pemerintah pun bertekad untuk berupaya mengendalikan penjualan dan mendapatkan bagian pajaknya. Ini adalah tantangan yang coba diselesaikan oleh banyak negara berkembang.

Faktor murahnya harga ponsel dan menjamurnya perusahaan kurir memanjakan kalangan berduit untuk mendapatkan segala macam barang yang mereka inginkan dari penjuru dunia.

Pemerintah tengah menyusun rancangan undang-undang pajak yang akan memaksa para startup e-commerce lokal dan raksasa digital seperti Google, Amazon, dan Netflix untuk membayar pajak pertambahan nilai (PPN).

RUU tersebut, yang diperkirakan akan disahkan menjadi undang-undang tahun depan, juga akan menetapkan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengenakan pajak penghasilan berdasarkan eksistensi ekonomi suatu perusahaan di Indonesia.

Continue reading “‘Ujian’ Pajak Google dan Amazon di Indonesia”

PENGENALAN INSTRUMEN KEUANGAN (Bagian Kedua)

Definisi Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Menurut PSAK 50, aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:

1.        Kas, seperti mata uang lokal dan asing dan deposito dibank;

2.        Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, seperti investasi saham pada entitas yang terdaftar di bursa;

3.        Hak kontraktual;

  • Untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, seperti piutang usaha dan wesel tagih; atau
  • Untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut, seperti obligasi konversi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi tersebut dengan kepemilikan saham pada entitas penerbit obligasi dan sebaliknya menimbulkan kewajiban kontraktual bagi penerbit obligasi untuk menyerahkan saham kepada pemegang obligasi; atau

4.        Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrument ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan:

  • Nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrument ekuitas yang diterbitkan entitas, seperti kontrak untuk menerima jumlah yang bervariasi dari instrument ekuitas entitas yang setara dengan 10 kg emas; atau
  • Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrument ekuitas yang diterbitkan entitas.  Untuk tujuan ini, instrument ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk instrument yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrument ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut dimasa depan.

Kas adalah bagian dari aset keuangan, sebab kas merupakan alat tukar dan dasar bagi pengakuan dan pengukuran seluruh transaksi dalam laporan keuangan. Setoran tunai pada bank atau institusi serupa juga merupakan aset keuangan, sebab setoran tunai memberikan hak kontraktual bagi deposan untuk memperoleh kas dari institusi tersebut atau melakukan penarikan melalui cek atau instrument serupa untuk melunasi liabilitas keuangannya kepada kreditur.

Continue reading “PENGENALAN INSTRUMEN KEUANGAN (Bagian Kedua)”

Ini usaha pemerintah untuk kejar target PNBP 2019

KONTAN.CO.ID – JAKARTAIndonesia Crude Price (ICP) dan harga acuan batubara kembali merosot. Ini membawa kekhawatiran, karena berdampak pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Beberapa hal yang memengaruhi penurunan harga tersebut antara lain perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang juga menyebabkan berkurangnya permintaan batubara dari China.

Pemerintah pun berharap tren penurunan ini tidak berlanjut. Oleh karenanya, pemerintah berusaha untuk memperbaiki kinerja dalam negeri di triwulan terakhir 2019 ini guna menyeimbangi situasi di luar.

“Kami sudah menekuni dan mempersiapkan beberapa langkah untuk mencapai target PNBP di 2019, khususnya di sektor minyak dan gas (migas) dan batubara,” ujar Direktur PNBP Wawan Sunarjo kepada Kontan.co.id pada Rabu (11/9).

Menurut Wawan, optimalisasi penerimaan mineral dan batubara (minerba) bisa dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan yang dilakukan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Continue reading “Ini usaha pemerintah untuk kejar target PNBP 2019”

Pemerintah bisa mencabut insentif superdeduction tax bila tak efektif

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah bermurah hati memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) super atau  superdeduction tax bagi wajib pajak (WP) badan yang melakukan kegiatan vokasi. 

Namun untuk memastikan efektivitasnya, pemerintah juga menetapkan ketentuan evaluasi dari kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran yang diselenggarakan oleh perusahaan. Jika dinilai tak efektif, pemerintah tak segan mencabut insentif tersebut untuk tahun-tahun berikutnya. 

Hal tersebut tertuang dalam pasal 10 pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128 Tahun 2019 yang baru saja terbit. 

Dalam pasal itu disebutkan Kementerian dan Dinas terkait dapat melakukan evaluasi efektivitas pemberian insentif superdeduction tax kepada wajib pajak. 

Evaluasi dapat dilakukan oleh kementerian atau dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Juga oleh Kementerian Agama, Kemenristekdikti, Kementerian atau Dinas daerah provinsi/kota yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, atau kementerian yang menjadi pembina sektor dari wajib pajak. 

Hal-hal yang dapat dievaluasi antara lain, pertama, kesesuaian program kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran, keahlian dari instruktur atau pengajar kegiatan. 

Kedua, peningkatan kompetensi peserta kegiatan. Dan ketiga, hasil penyerapan tenaga kerja dari peserta praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Continue reading “Pemerintah bisa mencabut insentif superdeduction tax bila tak efektif”

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN LAPORAN ARUS KAS (Bagian Pertama)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat:

  1. Memahami tujuan dan kegunaan laporan laba rugi komprehensif;
  2. Menyadari keterbatasan laporan laba rugi;
  3. Mengenal unsur laporan laba rugi komprehensif;
  4. Mengenal bentuk penyajian laporan laba rugi komprehensif;
  5. Memahami metode penyajian beban;
  6. Memahami tujuan dan manfaat laporan arus kas;
  7. Mengenal penggolongan sumber dan penggunaan arus kas; dan
  8. Mengenal metode penyusunan laporan arus kas.

Rujukan

  • Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
  • PSAK 1 (2014) Penyajian Laporan Keuangan
  • PSAK 2 (2014) Laporan Arus Kas
  • PSAK 3 (2014) Laporan Keuangan Interim
  • PSAK 23 (2014) Pendapatan
  • PSAK 56 (2014) Laba per Saham
  • Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik

Bagi suatu entitas yang bertujuan memperoleh laba, pengukuran dan evaluasi atas kinerja terutama terpusat pada laba yang dihasilkan atau kerugian yang diderita selama suatu periode tertentu. Laporan laba rugi komprehensif adalah salah satu komponen utama laporan keuangan yang wajib disusun oleh suatu entitas. Perhitungan laba rugi sangat tergantung dari waktu dan cara pengakuan serta pengukuran penghasilan (income) baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain), serta beban (expense).

Perbedaan waktu pengakuan atau pemilihan metode pengakuan dan pengukuran akan menghasilkan perhitungan yang berbeda. Akuntansi keuangan menyusun laporan laba rugi komprehensif untuk digunakan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan   pengakuan dan pengukuran   unsur   unsur   penghasilan, pendapatan (revenue) atau keuntungan (gain), beban (expenses) serta kerugian (loss) sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Namun perlu disadari bahwa alternative yang seringkali tersedia untuk dipilih, pertentangan antar keandalan dan kegunaan informasi, serta perkembangan SAK yang sangat pesat dan dinamis serta memerlukan pemahaman tersendiri dalam menggunakan  laporan laba rugi komprehensif dalam pengambilan keputusan, agar tidak tersesat.

Continue reading “LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN LAPORAN ARUS KAS (Bagian Pertama)”

Bunga utang makin besar, Indef ingatkan pemerintah waspada mengelola utang

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Alokasi belanja pemerintah pusat untuk melunasi bunga utang meningkat di tahun depan, yaitu menjadi Rp 295,2 triliun dalam APBN 2020. Anggaran tersebut tumbuh 6,9% dari outlook realisasi pembayaran bunga utang 2019 sebesar Rp 276,1 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani merinci, pembayaran bunga utang tahun depan terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 273,82 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 21,39 triliun.

Meski tumbuh sedikit melambat dibandingkan tahun lalu yang 7%, namun nilai nominal pembayaran bunga utang makin meningkat.

Berdasarkan Nota Keuangan, sepanjang periode tahun 2015–2019, pembayaran bunga utang meningkat dari Rp 156,01 triliun menjadi Rp 276,11 triliun pada outlook APBN tahun 2019. Peningkatan bunga utang terjadi seiring dengan kenaikan outstanding utang.

Selain itu, nilai pembayaran bunga utang pemerintah tahun depan juga makin mendekati nilai pembiayaan utang yang sebesar Rp 351,9 triliun. Hal ini sempat menjadi kritik anggota Badan Anggaran DPR yang mengkhawatirkan pertumbuhan belanja bunga utang pemerintah.

Continue reading “Bunga utang makin besar, Indef ingatkan pemerintah waspada mengelola utang”

LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Bagian Kedua)

Apakah yang dimaksudkan dengan likuiditas?

Likuiditas adalah tersedianya dana kas dan saldo yang ada direkening bank yang tidak terikat dengan suatu pembatasan penggunaan baik peraturan ataupun suatu perjanjian, dan aset setara kas yang diperlukan untuk membayar liabilitas secara tepat waktu. Suatu entitas dikatakan likuid bila memiliki cukup dana tunai atau aset yang setiap saat dapat dikonversikan menjadi dana tunai untuk memenuhi liabilitasnya ketika jatuh tempo.

Untuk menentukan apakah suatu perusahaan cukup likuid, lazimnya dikenal beberapa parameter yang dihitung dan dianalisis berdasarkan data dan informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan suatu perusahaan. Parameter tersebut adalah aset lancer (current assets), aset likuid (liquid assets), modal kerja (working capital), rasio likuiditas (likuidity ratio) antara lain rasio lancar (current ratio) dan acid test ratio atau quick ratio.

Aset Lancar (Current Assets) adalah dana tunai yaitu uang kas dan simpanan dibank yang bebas penggunaannya, aset lain yang dalam setahun atau siklus usaha normal akan terkonversi menjadi dana tunai, dan persediaan atau jasa yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam siklus usaha normal.

Aset Likuid (Liquid Asset) adalah kas dan simpanan direkening bank serta dana tunai lainnya yang tidak disisihkan untuk tujuan tertentu (kecuali untuk pembayaran liabilitas jangka pendek) atau investasi yang setiap saat dapat dicairkan.

Modal Kerja (Working Capital) atau Aset Lancar Neto (Net Current Assets) yaitu total aset lancer dikurangi total liabilitas jangka pendek.

Continue reading “LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Bagian Kedua)”

Transformasi ke digital menjadi senjata perbankan pertahankan kinerja

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Transformasi digital akan jadi senjata bagi perbankan untuk bisa menjaga perolehan laba di tengah tren margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM) yang mengarah pada penurunan. Digitalisasi itu bakal mendorong efisiensi berbagai biaya.

Saat ini bank berlomba-lomba melakukan transformasi layanan ke arah digital. Perkembangan teknologi memaksa mereka melakukan perubahan untuk bisa memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki proses transaksi perbankan mudah, cepat dan efisien.

Layanan buka rekening, mengajukan pinjaman, dan melakukan pembayaran pun kini bisa dilakukan secara daring.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) misalnya saat ini telah memiliki aplikasi Brispot sebagai layanan pengajuan pinjaman daring, BRImo sebagai platform buka rekening secara digital, dan lewat anak usahanya BRI Agro memiliki platform Pinjaman Tenang (Pinang) sebagai layanan pinjaman digital.

Continue reading “Transformasi ke digital menjadi senjata perbankan pertahankan kinerja”

Implementasi RUU fasilitas pajak masih lama, pemerintah butuh strategi jangka pendek

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah tengah merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dalam rangka mendorong daya saing dan meningkatkan iklim investasi dalam negeri.

Beleid tersebut menjadi angin segar bagi industri dan dunia usaha, namun memerlukan waktu panjang hingga benar-benar diimplementasikan. Padahal, kebutuhan untuk meningkatkan investasi mendesak dalam waktu dekat demi menjaga momentum pertumbuhan.

Ketua Badan Otonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tax Center Ajib Hamdani mengatakan, pemerintah mestinya mengupayakan insentif perpajakan yang perubahan regulasinya berada dalam level Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) agar dapat diimplementasikan segera. 

Continue reading “Implementasi RUU fasilitas pajak masih lama, pemerintah butuh strategi jangka pendek”