Catat! Ini 4 Kebijakan Baru PPh yang Berlaku Mulai 1 Januari 2022

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Reformasi pajak penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan diimplementasikan per 1 Januari 2022. Setidaknya ada empat kebijakan baru yang berlaku mulai lusa depan.

Pertama, pajak atas fasilitas karyawan berupa barang atau pemberian natura merupakan penghasilan. Dus, wajib pajak (WP) orang pribadi tertentu harus melaporkan natura yang diterimanya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Continue reading “Catat! Ini 4 Kebijakan Baru PPh yang Berlaku Mulai 1 Januari 2022”

Ingat! Ketentuan Pajak Penghasilan Ini Berlaku Tahun Depan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Memasuki akhir tahun 2021, berarti semakin dekat dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Rencananya, pemerintah akan mengimplementasikan UU HPP ini pada tahun 2022.

Salah satu yang sangat dekat dengan masyarakat dalam UU HPP ini adalah terkait ketentuan Pajak Penghasilan (PPh).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perubahan kebijakan terkait PPh ini menunjukkan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpihak pada kelompok menengah ke bawah.

Continue reading “Ingat! Ketentuan Pajak Penghasilan Ini Berlaku Tahun Depan”

UMKM bisa nikmati perpanjangan subsidi bunga, ini informasinya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Salah satu kelompok yang paling terkena dampak pandemi Covid-19 adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Masalah yang dihadapi UMKM antara lain omzet anjlok, penyediaan bahan terganggu, hingga modal terancam cekak. 

Merespons hal ini, mengeluarkan kebijakan restrukturisasi POJK 11/POJK.02/2020 berupa kebijakan pemberian stimulus subsidi bunga, tambahan subsidi bunga, bantuan sosial tunai yang mengangkat daya beli serta didukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional lainnya.

Continue reading “UMKM bisa nikmati perpanjangan subsidi bunga, ini informasinya”

Mengulas reformasi pajak UMKM yang dijalankan pada tahun depan

KONTAN.CO.ID –¬†¬†JAKARTA. Pemerintah telah mengatur kebijakan perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun UMKM Badan dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Beleid ini akan diimplementasikan pada awal tahun 2022.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi UMKM. Adapun dalam UU HPP bag UMKM yang selama ini membayar pajak penghasilan (PPh) dengan tarif final 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, diberikan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atas peredaran bruto hingga Rp 500 juta setahun.

Continue reading “Mengulas reformasi pajak UMKM yang dijalankan pada tahun depan”