RUU Omnibus Law: Awas, Broker bisa Bermain

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah perlu mewaspadai gerak-gerik para broker regulasi dalam proses pembentukan rancangan undang-undang atau RUU berkonsep omnibus law.

Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengajak pemerintah untuk lebih partisipatif menyusun RUU omnibus law. Jangan sampai, kata dia, masukan eksternal hanya bersumber dari segelintir kalangan yang diuntungkan dengan regulasi tersebut.

Saragih mengingatkan kembali bahwa RUU omnibus law dirancang untuk memotong broker dalam perizinan. Menurutnya, semangat meniadakan perantara tersebut semestinya turut termanifestasi ketika menyusun RUU omnibus law.

“Yang penting buka dulu pembahasan itu ke banyak pihak,” ujarnya seusai acara diskusi Perspektif Indonesia: Wajah Kita 2019 di Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Continue reading “RUU Omnibus Law: Awas, Broker bisa Bermain”

Kemenkeu fokus godok omnibus law perpajakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dari sejumlah undang-undang yang diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku akan fokus mengawal Omnibus Law perpajakan. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan pihaknya akan memprioritaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian yang berada dalam skema Omnibus Law. 

“Saat ini RUU Omnibus tersebut sedang difinalisasi draft-nya di Pemerintah dengan target sebelum akhir tahun sudah disampaikan ke DPR,” kata Yoga kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

RUU Omnibus Law perpajakan nantinya akan merangkum dan memodernisasi ketetapan perpajakan yang sudah ada di undang-undang sebelumnya. Salah satu poinnya adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yang menurut rencana akan diturunkan secara bertahap dari 25% menjadi 23% pada 2020, dan 20% pada tahun 2021. 

Continue reading “Kemenkeu fokus godok omnibus law perpajakan”