Pemerintah masih kesulitan mengatur kepatuhan pajak e-commerce

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pajak e-commerce menjadi ladang yang sangat potensial bagi penerimaan pajak. Pertumbuhan e-commerce. Namun pemerintah mengaku kesulitan menarik kewajiban para Wajib Pajak (WP) pelaku ekonomi digital tersebut.

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA yang disusun Google, Temasek dan Bain & Company yang dirilis pekan lalu, valuasi sektor e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 21 miliar pada tahun ini, jumlah tersebut bertumbuh 12 kali lipat ketimbang tahun 2015. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan, pada dasarnya tidak ada aturan baru bagi pajak e-commerce, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki penghasilan harus bayar pajak.

“Yang dulu kami lakukan adalah semata-mat dari pelapak di e-commerce. Sebetulnya mereka bisa bayar pajak final berdasarkan ketentuan perpajakan itu berlaku,” kata Hestu kepada Kontan.co.id, Kamis (10/10).

Continue reading “Pemerintah masih kesulitan mengatur kepatuhan pajak e-commerce”

Resesi mengancam, Indonesia dinilai masih aman

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani isu perdagangan, investasi, dan pembangunan atau United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyatakan adanya ancaman resesi yang besar pada tahun 2020.

Dalam laporan berjudul Trade and Development Report 2019, UNCTAD menyebutkan bahwa ini merupakan hasil dari panasnya hubungan dagang internasional dan juga isu geopolitik yang semakin memanas.

Ada juga dampak dari pelemahan nilai mata uang dan juga Brexit yang masih terus berlanjut. Amerika Serikat (AS) sebagai negara adidaya pun tak luput dari dampak kondisi global saat ini. Jerman juga menunjukkan tanda-tanda pelemahan, pun negara Inggris.

Bahkan pada tahun 2019, perlambatan ekonomi ini jelas terlihat di negara berkembang. Amerika Latin merupakan salah satu negara dengan perlambatan ekonomi yang besar.

Continue reading “Resesi mengancam, Indonesia dinilai masih aman”

Defisit berpotensi melebar di atas 1,93% PDB, apakah APBN 2019 masih aman?

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kemungkinan shotrfall penerimaan pajak tahun ini akan lebih besar dari outlook pemerintah sebelumnya yang sebesar Rp 140,03 triliun. Hal ini akan berdampak pada defisit anggaran yang semakin lebar di pengujung tahun nanti.

“Kalau proyeksinya akan mengalami tambahan shortfall dari outlook kami sebelumnya, tentu konsekuensinya defisit akan lebih besar dari 1,93% PDB (outlook),” jelas Sri Mulyani Selasa (24/9). 

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan Selasa (24/9) mencatat, penerimaan pajak hingga Agustus 2019 hanya Rp 801,16 triliun atau tumbuh 0,21% year-on-year (yoy). 

Sri Mulyani mengakui, tantangan penerimaan pajak di semester kedua akan makin berat. Pasalnya, sentimen perlambatan ekonomi global turut menekan aktivitas ekonomi domestik sehingga setoran pajak ikut menurun, terutama dari wajib pajak perusahaan. 

Continue reading “Defisit berpotensi melebar di atas 1,93% PDB, apakah APBN 2019 masih aman?”

Pemerintah debt switch 10 surat utang senilai Rp 2,12 triliun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaksanakan lelang pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) dengan cara penukaran (debt switch).

Dengan mekanisme Many to Many dengan menggunakan fasilitas MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System) trading platform, pemerintah memenangkan Rp 2,12 triliun dari debt switch tersebut.

Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menyebut, peserta lelang menawarkan sepuluh dari obligasi negara dari sebelas seri yang ditawarkan oleh pemerintah. Jumlah penawaran yang disampaikan peserta lelang sebesar Rp 4,77 triliun.

“Dalam rangka pengelolaan portofolio SUN dan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang cukup kondusif pasca pengumuman penurunan Fed  fund rate, pemerintah melakukan debt switch ini,” terang Luky dalam keterangan tertulis yang disampaikan, Minggu (22/9).

Continue reading “Pemerintah debt switch 10 surat utang senilai Rp 2,12 triliun”

KAS DAN PIUTANG (Bagian Kedua)

Rekonsiliasi Catatan Bank

Pengelolaan kas pada entitas biasanya melibatkan bank karena sangat berisiko menempatkan uang tunai yang besar didalam kantor entitas. Oleh sebab itu biasanya entitas memiliki mekanisme pengelolaan kas, misalnya kas yang diterima disetorkan ke Bank setiap hari atau seminggu sekali. Untuk menggunakan dana kas dibank tersebut entitas dapat menggunakan sarana transfer, kartu ATM atau menggunakan cek.

Bank memberikan laporan bank secara periodic kepada pelanggannya. Terkadang, terdapat perbedaan pencatatan antara bank dan entitas. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan cut-off pencatatan antara bank dan entitas dan kesalahan pencatatan. Entitas biasanya membuat laporan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan saldo kas yang ada direkeningnya dan saldo kas dalam catatan entitas.

Istilah-istilah terkait laporan rekonsiliasi bank

Continue reading “KAS DAN PIUTANG (Bagian Kedua)”

Kebijakan sistem pembayaran dan operasi moneter BI untuk genjot pertumbuhan ekonomi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) meluncurkan kebijakan sistem pembayaran dan operasi moneter guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, kebijakan sistem pembayaran akan diarahkan untuk mempercepat dan mendukung ekonomi keuangan digital. Kebijakan ini juga meliputi bansos, moda transportasi, dan juga transaksi keuangan daerah.

BI juga akan akan mengarahkan pendalaman pasar keuangan, selain untuk memperkuat transaksi berjalan moneter, juga untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dari sektor keuangan.

Sementara itu, operasi moneter yang dilakukan BI dikerahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang.

Instrumen operasi moneter pasar terbuka ditandai dengan implementasi reverse repo rate surat berharga negara (RRRSBN) untuk semua tenor, mulai dari 7 hari – 12 bulan.

“Termasuk juga dengan melaksanakan lelang RRRSBN untuk tenor 12 bulan untuk menggantikan SBI tenor 12 bulan, terhitung mulai 4 Oktober 2019,” tambah Perry.

Sumber: Klik Disini

BI : Kebijakan Makroprudensial Tetap Akomodatif

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menjamin kebijakan makroprudensial akan tetap akomodatif selaras dengan kondisi global dan sesuai kesepakatan dalam rakorpusda.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Retno Ponco Windarti menyatakan Bank Indonesia baru akan menangkap arah kebijakan Bank Indonesia pada Kamis (19/9/2019). Dia menilai keputusan atas suku bunga acuan masih berlanjut sampai besok siang.

Meski demikian dia menyebut bahwa peluang pelonggaran kebijakan makroprudensial juga akan disesuaikan dengan rakorpusda yang disepakati beberapa waktu lalu.

“Kebijakan makroprudensial masih belum berubah arah, masih akan akomodatif seperti yang disampaikan di rakorpusda yang lalu,” kata Retno kepada Bisnis, Rabu (18/9/2019).

Continue reading “BI : Kebijakan Makroprudensial Tetap Akomodatif”

Jika Suku Bunga BI Turun, Ekonomi 2020 Bisa Membaik

Bisnis.com, JAKARTA – Jika Bank Indonesia memangkas kembali suku bunga acuan atau BI 7 Days Repo Rate bulan ini, maka pertumbuhan ekonomi 2020 bisa lebih baik.

Kepala Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menyatakan, bulan ini Bank Indonesia punya ruang untuk memangkas suku bunga acuan ataupun melonggarkan kebijakan makroprudensial.

“Saya kira akan diturunkan lagi bulan ini sebagai antisipasi ekonomi global dan Indonesia yang melambat,” jelas Lana kepada Bisnis, Rabu (18/9/2019).

Lana memprediksi Bank Indonesia akan memangkas 25 basis poin lagi dan menjadi 5,25 persen.

Dengan tiga kali pemangkasan tahun ini, Lana memproyeksikan dampak ke sektor riil dan pertumbuhan ekonomi tidak akan dirasakan tahun ini. Apalagi mengingat hanya tersisa 3 bulan lagi menuju akhir 2019.

“Memang efek pemangkasan suku bunga ini baru akan dirasakan 6 bulan ke depan. Target BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu tercapai 2020 bukan 2019,” jelasnya lagi.

Continue reading “Jika Suku Bunga BI Turun, Ekonomi 2020 Bisa Membaik”

Begini pola kerja Desa JKN dalam menagih tunggakan iuran BPJS Kesehatan

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat pilot project program desa jaminan kesehatan nasional. Hal ini untuk mengatasi menunggaknya iuran dan memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan.

Lurah Mekarjaya Zainal Arifin mengatakan, sebanyak 17 desa dan 2 kelurahan menjadi pilot project program desa JKN, yang salah satunya adalah Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok Jawa Barat.

Ia bilang, saat ini sebanyak 60.000 dari 73.000 warga Mekarjaya sudah tercover oleh BPJS Kesehatan. “Dari jumlah itu, sekitar 3.700 warga menunggak iuran BPJS, per 13 September 2019 tunggakan iuran kurang lebih Rp 6,2 miliar,” kata Zainal kepada Kontan, Selasa (17/9).

Ia bilang, tunggakan iuran bervariasi. Ada yang menunggak 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan bahkan ada yang menunggak sampai 6 bulan dari kepesertaan kelas I, kelas II dan kelas III. “Sebagian besar (yang menunggak) kelas III,” ucap dia.

Warga yang menunggak itu, lanjut dia, merupakan warga yang kurang mampu. Yakni warga yang masih mengontrak rumah dan memiliki penghasilan yang tak menentu. Selain itu, ada juga warga yang menunggak karena telah memiliki asuransi pelayanan swasta.

Continue reading “Begini pola kerja Desa JKN dalam menagih tunggakan iuran BPJS Kesehatan”

Tekfin menghadang bank di bisnis pembayaran

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Accenture memprediksi penetrasi perusahaan teknologi finansial (Tekfin) akan menjadi ancaman serius bagi bank dalam bisnis pembayaran global. Menanggapi hal tersebut, sejumlah bank tanah air masih optimitis.

Hingga akhir 2019, Accenture dalam laporan bertajuk Global Payments Pulse Survey 2019 memprediksi bisnis pembayaran global bisa menghasilkan pendapatan hingga US$ 1,51 triliun. Dari nilai tersebut 91,9% atau setara US$ 1,39 triiliun masih akan dikuasai bank, sedangkan 8,1% atau setara US$ 121 miliar dikuasai pemain non-bank.

Sedangkan pada 2025, Accentrure memprediksi bisnis pembayaran bakal menghasilkan pendapatan hingga US$ 2,09 triliun. Sementara pangsa pasar bank diprediksi akan tergerus hingga menjadi 85,5% atau setara US$ 1,64 triliun saja. Sisa 14,5% atau setara US$ 444 miliar akan dikuasai pemain non bank.

Continue reading “Tekfin menghadang bank di bisnis pembayaran”