BI mendukung pemerintah untuk proses pemulihan ekonomi di tengah pandemi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, komitmen bank sentral untuk turut mendukung stimulus fiskal yang digelontorkan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. 

“Kami mendukung melalui stimulus moneter berupa penurunan suku bunga kebijakan 150 basis poin (bps) sjeak tahun 2020, menambah likuiditas, dan melakukan pembelian SBN di pasar perdana 3% dari PDB di tahun 2020,” ujar Perry dalam pertemuan G20, Jumat (26/2). 

Tak hanya itu, Perry mengatakan, BI berupaya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan digital yang inklusif, lewat serangkaian kebijakan guna peningkatan akses keuangan bagi UMKM. Kemudian, BI juga menyalurkan bantuan sosial dan beberapa kebijakan sistem pembayaran seperti perluasan akseptasi QRIS dan pengembangan infrastruktur Sistem Pembayaran. 

Continue reading “BI mendukung pemerintah untuk proses pemulihan ekonomi di tengah pandemi”

Usaha Mikro Kecil semakin banyak, BKPM catata 1,2 juta NIB telah diajukan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) sepanjang tahun 2020 mencapai 1.519.551 NIB. 

Di mana, jenis pengajuan NIB Mikro Kecil mendominasi sebesar 81% atau 1.229.417 NIB. Berdasarkan data tersebut, BKPM akan terus mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan investor terbanyak di Indonesia. 

Juru Bicara BKPM Tina Talisa mengatakan, bahwa kondisi pandemi Covid-19 yang dialami hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, mengakibatkan kontraksi perekonomian secara global. Konsumsi dan investasi menjadi dua faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun geliat berusaha masih terpantau baik.

Continue reading “Usaha Mikro Kecil semakin banyak, BKPM catata 1,2 juta NIB telah diajukan”

Masuk Prolegnas tahun 2020, apa saja sih isi Omnibus Law perpajakan?

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kemarin (22/1) telah menentukan 50 Rancangan Undang Undang (RUU) masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2020. Salah satunya adalah, RUU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan.

RUU Omnibus Law Perpajakan yang bertujuan meningkatkan perekonomian dalam negeri lewat investasi ini menyederhanakan enam Undang-Undang (UU) antara lain UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), UU Kepabeanan, dan UU Cukai.

Dari draf resmi Direktorat Jeneral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterima Kontan.co.id ada enam pokok muatan dalam beleid sapu jagad perpajakan ini. Pertama, peningkatan pendanaan investasi menurunkan tariff PPh Badan secara bertahap dari 25% menjadi 22% pada tahun 2021 dan 2022, serta 20% pada 2023.

Lalu menurunkan tarif PPh Badan Go Public sebanyak 3% dari tarif umum, penghapusan PPh Dividen Dalam Negeri (DN) sepanjang diinvestasikan di Indonesia, dan ruang penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas Bunga dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Continue reading “Masuk Prolegnas tahun 2020, apa saja sih isi Omnibus Law perpajakan?”

Pemerintah targetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mencapai 5,3%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mencapai 5,3%. Target tersebut telah mempertimbangkan tantangan perekonomian yang masih berlangsung seperti perang dagang.

Namun, Sri Mulyani menilai, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi secara global akan lebih baik dari tahun ini.  “Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diharapkan dekati 5,3% sebuah tantangan bagi kita,” ujar Sri Mulyani saat penyerahan DIPA dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Kamis (14/11).

Guna mencapai hal itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi hal yang vital. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab.

Continue reading “Pemerintah targetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mencapai 5,3%”

Ini strategi pemerintah menutup defisit anggaran lewat SUN pada 2020

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mematok defisit anggaran sebesar 1,76% terhadap produk domestic bruto (PDB) pada 2020 atau senilai Rp 307,2 triliun.Untuk itu, pemerintah memutar otak pencari pembiayaan dalam diversifikasi Surat Utang Negara (SUN).

Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Loto Srinaita Ginting mengatakan, pemerintah tetap optimistis terhadap kinerja SUN di tahun depan. 

Meski demikian, Loto memahami kondisi pasar utang di Indonesia masih akan banyak tantangan terutama masalah perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China, Brexit, serta geopolitik global yang membuat pertumbuhan ekonomi global dalam tren melemah. 

Nyatanya hal tersebut membuat berbagai lembaga internasional beramai-ramai memangkas pertumbuhan ekonomi global. Sebut saja The International Monetary Fund (IMF) yang merevisi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini menjadi 3% dan tahun 2020 di level 3,4%. Sehingga, tren suku bunga bank sentral global kemungkinan turun untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Continue reading “Ini strategi pemerintah menutup defisit anggaran lewat SUN pada 2020”

Ini dia tujuh rencana kebijakan perpajakan tahun 2020 mendatang

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan menggenjot penerimaan pajak tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ada tujuh poin kebijakan perpajakan pada tahun 2020.

Pertama, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kedua, perbaikan kualitas pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan melalui penguatan sistem IT dan administrasi perpajakan.

Ketiga, menyetarakan level playing fieldKeempat, perbaikan proses bisnis khususnya dalam hal restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Kelima, implementasi keterbukaan informasi perpajakan (AEoI). Keenam, ekstensifikasi barang kena cukai. Ketujuh, penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

Salah satu gebrakan baru adalah di poin ketiga. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan penyetaraan level playing field kebijakan pajak untuk pebisnis konvensional dengan e-commerce untuk perdagangan dalam negeri.

Continue reading “Ini dia tujuh rencana kebijakan perpajakan tahun 2020 mendatang”

Mengupas tantangan penerimaan pajak tahun 2020

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebanyak Rp 1.861,8 triliun di akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi daripada outlook penerimaan pajak 2019 sebesar Rp 1.643,1triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetken tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,3%. Laju pertumbuhan ekonomi tentunya memengaruhi penerimaan pajak di tahun depan. Target pertumbuhan ekonomi yang terbilang stagnan itu pula menjadi tantangan penerimaan perpajakan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan tantangan terbesar dalam penerimaan negara 2020 adalah PPN dan PPh non Migas.

Dalam skema Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, PPh ditargetkan naik 13,3% sedangkan PPN tumbuh 15,7%.

“Menurut saya memang dua sektor ini yang bisa menjanjikan asal ada terobosan,” kata Yustinus kepada Kontan.co.id, Minggu (18/8).

Lebih lanjut Yustinus mengatakan dalam menjaring PPh pemerintah perlu fokus menggenjot potensi yang ada dengan kerjasama kelembagaan dan pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih efektif.

Continue reading “Mengupas tantangan penerimaan pajak tahun 2020”

Pemerintah dan DPR sepakati asumsi makro pendahuluan RAPBN 2020

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini, Senin (8/7), menyepakati hasil pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. 

Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan, Meteri PPN/Kepala Bapenas, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) menyepakati asumsi makro pendahuluan untuk RAPBN 2020. Anggota Banggar DRP RI John Kennedy Aziz mengatakan, kesepakatan dicapai sesuai dengan hasil rapat dan laporan dari panja-panja. 

Pertumbuhan ekonomi 2020 disepakati berkisar 5,2%-5,5%. Kesepakatan ini lebih rendah dari usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) yang berkisar 5,3%-5,6%. 

Continue reading “Pemerintah dan DPR sepakati asumsi makro pendahuluan RAPBN 2020”