Sah! Diskon angsuran PPh Pasal 25 jadi 50%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya menambah diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 menjadi 50% dari yang sebelumnya hanya 30%.

Ketentuan tersebut sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 86/PMK tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi. Beleid ini berlaku pertanggal 14 Agustus 2020.

Adapun  wajib pajak yang bergerak mendapatkan insentif diskon 50% angsuran PPh Pasal 25 meliputi tiga kriteria. Pertama, merupakan 1.013 bidang usaha tertentu sebagaimana ketentuan PMK 110/2020.

Kedua, perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Ketiga, serta perusahaan di kawasan berikat.

Continue reading “Sah! Diskon angsuran PPh Pasal 25 jadi 50%”

Terapkan Pengawasan Berbasis Risiko, WP Tak Patuh Bakal Ditindak

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menerapkan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM).

Dengan penerapan CRM, proses pengawasan wajib pajak bisa lebih optimal dan mampu memetakan kepatuhan berdasarkan profil-profil wajib pajak.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan implementasi CRM merupakan bagian dari program reformasi perpajakan.

Selain itu, CRM juga kelanjutan dari program amnesti pajak dan transparansi informasi keuangan yang  memungkinkan otoritas pajak membangun profil risiko wajib pajak secara lebih canggih dan akurat.

“Dengan profil risiko yang semakin canggih tersebut DJP dapat melayani wajib pajak secara lebih 
spesifik disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wajib pajak yang bersangkutan,” kata Yoga dalam keterangan resminya, Jumat (13/9/2019).

Continue reading “Terapkan Pengawasan Berbasis Risiko, WP Tak Patuh Bakal Ditindak”

Rasa Keadilan Pajak yang Terkoyak

Seorang wajib pajak (WP) kebingungan saat menerima ‘surat cinta’ dari otoritas pajak. Dia bingung karena belum lapor surat pemberitahuan (SPT). Bayangan denda seketika terlintas apabila tak segera memenuhi kewajibannya tersebut.

Padahal, WP berinisial LL itu sama sekali tak berniat untuk melanggar kewajibannya sebagai warga negara. Namun suatu kali, saat dia meng-input data melalui fasilitas e-filing, SPT-nya selalu menyatakan lebih bayar. Diapun kebingunan lantaran belum pernah menghadapi situasi yang demikian.

“Apa karena saya pindah kerja, jadi perlu bukti potong dari perusahaan lama?” ujar LL saat ditemui belum lama ini.

Sebagai pegawai swasta di ibu kota, LL cukup kerepotan jika harus mengurus berbagai tetek bengek yang seharusnya bisa dilakukan dalam sekali waktu. Apalagi, jika harus kembali ke kantor lama untuk sekadar meminta bukti potong setoran PPh karyawan.

Singkat kata, WP itupun urung melaporkan SPT.

Kisah soal LL, barangkali mewakili satu dari sekian banyak WP karyawan yang kerap mengalami kendala dalam melaporkan SPT. Terhambat melaporkan SPT bukan karena tak ingin patuh, melainkan karena kesibukan dan administrasi perpajakan yang bagi sebagian orang masih membingungkan.

Continue reading “Rasa Keadilan Pajak yang Terkoyak”

Menkeu Sri Mulyani mengakui belum optimal dalam menghimpun wajib pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat menyingung bahwa kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menghimpun Wajib Pajak (WP) Badan dan WP Orang Pribadi (WP OP) belum optimal. DJP mengatakan potensi penerimaan WP memang masih besar.

Sri Mulyani bilang dalam pidatonya kemarin di kantor DJP bahwa WP OP baru mencapai 40 juta, padahal seharusnya di level 90 juta. Lalu WP badan hanya 3,5 juta. Untuk itu, DJP menegakkan administrasi pajak.

Direktur Potensi Kepatuhan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal menuturkan saat ini memang belum seluruh wajib pajak yang seharusnya terdaftar sudah mendaftarkan diri. Namun dia menegaskan dalam penghitungannya potensi WP jangan dibandingkan antara jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah WP terdaftar.

Continue reading “Menkeu Sri Mulyani mengakui belum optimal dalam menghimpun wajib pajak”

Rasio kepatuhan pelaporan SPT 75% dinilai lebih realistis

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepatuhan wajib pajak (WP) untuk melaporkan pajak masih minim. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) baru 11,93 juta WP orang pribadi maupun badan yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Jumlah tersebut setara 65% dari total WP atau di bawah target 85%.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, target rasio kepatuhan sebesar 85% akan sulit dicapai tahun ini. Menurutnya, rasio kepatuhan 75% hingga akhir tahun lebih realistis melihat capaian pelaporan hingga April ini.

“Kalau April saja baru 65%, saya kita akan berat mencapai 85%. Karena tidak ada momentum lain bagi wajib pajak untuk menyampaikan SPT,” ujar Yustinus kepada Kontan.co.id, Senin (29/4). Continue reading “Rasio kepatuhan pelaporan SPT 75% dinilai lebih realistis”

Laporan SPT pajak masih jauh dari target

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menjelang batas akhir penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, baru 10,32 juta wajib pajak yang melaporkannya hingga Jumat (29/3) siang. Jumlah itu jauh dari target Kementerian Keuangan sebanyak 15,58 juta atau 85% dari total 18,5 juta wajib pajak.

Toh, Menteri Keuangan Sri Mulyani masih optimistis, target tercapai. Sebab, banyak wajib pajak yang melaporkan SPT menjelang batas akhir pada 31 Maret 2019. “Kamis malam, hingga pukul 20:00 WIB, ada 10,05 juta wajib pajak orang pribadi yang telah lapor SPT. Jumat pagi sama siang tadi sudah naik menjadi 10,32 orang pribadi yang telah menyerahkan SPT,” ujar dia kemarin (29/3).

Jumlah pelaporan SPT pajak tersebut meningkat 9,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Bahkan, pelaporan SPT pajak secara online melalui e-filing naik hingga 23,68%.

Sumber: Klik Disini

Hingga 25 Maret, baru 8,6 juta wajib pajak yang lapor SPT

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat hingga Senin (25/3) pagi terdapat 8,62 juta wajib pajak (WP) yang sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.000 SPT tahunan disampaikan WP Badan.

Meski masa pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi akan berakhir dalam sepekan, tetapi dari total yang sudah menyampaikan SPT tahunan tersebut baru 55,6% dari target pelaporan SPT tahunan yang ditetapkan DJP tahun ini. Tahun ini DJP menargetkan sebanyak 15,5 wajib pajak yang menyampaikan SPT. Continue reading “Hingga 25 Maret, baru 8,6 juta wajib pajak yang lapor SPT”

Penurunan pertumbuhan penerimaan pajak perlu diwaspadai

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pertumbuhan penerimaan pajak hingga Februari lebih lambat dibandingkan tahun lalu perlu dijadikan sebagai peringatan dan kewaspadaan. Penerimaan pajak hingga Februari 2019 sebesar Rp 160,84 triliun tumbuh 4,66%, sementara pertumbuhan pajak di tahun sebelumnya mencapai 13,71%.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kinerja penerimaan pajak hingga saat ini belum bisa dijadikan sebagai analisis tren dan proyeksi penerimaan tahun 2019. Meski begitu kinerja ini perlu dijadikan peringatan dini dan kewaspadaan. Continue reading “Penurunan pertumbuhan penerimaan pajak perlu diwaspadai”

Perlu upaya ekstra untuk dongkrak jumlah wajib pajak lapor SPT tahunan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.Perlu upaya ekstra untuk mendongkrak jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan mereka. Antara lain melalui kampanye dan himbauan secara langsung.

Sejauh ini, upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mendorong kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan mereka membuahkan hasil. Hal itu terlihat dari jumlah wajib pajak yang melapor SPT tahunan mencapai 6,99 juta per hari Senin (18/3). Jumlah tersebut meningkat 15,7% dibandingkan tahun lalu.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, adanya kenaikan pelaporan SPT tahunan ini sebagai hal yang positif. “Kampanye dan sosialisasi sudah mulai efektif dan terasa hasilnya,” ujar Yustinus kepada Kontan.co.id, Senin (18/3). Continue reading “Perlu upaya ekstra untuk dongkrak jumlah wajib pajak lapor SPT tahunan”

Sebagian Peserta Amnesti Pajak Wajib Serahkan Laporan Tambahan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anda merupakan program pengampunan pajak di tahun 2016-2017 lalu? Jika ya, jangan lupa menyampaikan laporan tambahan saat melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Laporan tambahan yang wajib diserahkan para peserta amnesti pajak itu adalah laporan penempatan harta tambahan maupun laporan pengalihan dan realisasi investasi tambahan.

Memang, tidak semua peserta wajb pajak terkena kewajiban penyerahan laporan tambahan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan, dari sekitar 972.000 wajib pajak yang mengikuti amensti pajak, hanya sekitar 530.000 wajib pajak yang wajib menyampaikan laporan tambahan.

Sedang sekitar 431.000 wajib pajak merupakan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta wajib pajak yang hanya deklarasi harta di dalam negeri, tidak wajib menyampaikan laporan tambahan. “Sejauh ini, laporan dari peserta tax amnesty sudah masuk sekitar 80.000 wajib pajak,” jelas Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Rabu (13/3). Continue reading “Sebagian Peserta Amnesti Pajak Wajib Serahkan Laporan Tambahan”