Pemerintah berkomitmen berikan dukungan bagi UMKM

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan memberikan insentif pajak pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, pada acara Selamat Pagi Indonesia, Rabu (19/5). 

“Kepada para wajib pajak para pelaku UMKM, silahkan pemerintah berkomitmen memberikan dukungan kepada Anda semua supaya dapat bertahan bangkit dan bahkan lebih kuat lagi. Maka Anda boleh memanfaatkan (insentif pajak) ini karena ini kesempatan yang baik supaya betul-betul terbantu cashflow-nya dan bisa menjalankan usaha dengan baik,” jelas Yustinus. 

Continue reading “Pemerintah berkomitmen berikan dukungan bagi UMKM”

Sanksi dan hukuman jika telat atau tidak lapor SPT

KONTAN.CO.ID – Jakarta. Ditjen Pajak menerapkan batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 untuk wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret 2021. Segera laporkan SPT Anda, karena ada denda dan hukuman jika tidak melaporkan SPT atau terlambat.

Pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban bagi setiap wajib pajak. Bila tak dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, wajib pajak bakal dikenai saknsi baik berupa denda bahkan pidana.

Aturan terkait sanksi bagi wajib pajak yang tak melaporkan SPT Tahunannya pun tertuang dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Ccara Perpajakan (UU KUP). Meski demikian, di dalam Pasal 18 PMK 243/PMK.03/2014 ddijelaskan, terdapat beberapa golongan wajib pajak yang tidak akan dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT.

Continue reading “Sanksi dan hukuman jika telat atau tidak lapor SPT”

Masih ada waktu! Ini mekanisme mengisi SPT secara online

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Apakah Anda sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2020? Jika belum, sebaiknya segera bergegas. Pasalnya, pelaporan SPT 2020 akan ditutup pada 31 Maret 2021 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2021 bagi Wajib Pajak Badan.

Melansir indonesia.go.id, setiap warga negara berpenghasilan dan telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) diharuskan melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) setiap tahunnya. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dilansir dari laman www.pajak.go.id, pelaporan SPT PPh tahun 2020 sudah dimulai sejak 1 Januari 2021 dan ditutup pada 31 Maret 2021 untuk wajib pajak pribadi. Sedangkan bagi wajib pajak badan pelaporannya diterima paling lambat 30 April 2021.

Terdapat tiga jenis formulir SPT PPh yang harus diisi oleh para pemilik NPWP. Pertama adalah formulir 1770SS yang diperuntukkan bagi wajib pajak pribadi berstatus karyawan dengan jumlah penghasilan kotor tidak lebih dari Rp 60 juta. Di samping itu ia hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu satu tahun.

Continue reading “Masih ada waktu! Ini mekanisme mengisi SPT secara online”

Inilah panduan komplit pelaporan SPT pajak tahunan tahun 2020

KONTAN.CO.ID – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menutup periode penyampaian laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan ( PPh) Tahun Pajak 2020 pada 31 Maret 2021 mendatang. Sebelum batas akhir, segera laporkan SPT pajak. Berikut panduan pengisian dan penyampaikan laporan SPT pajak.

Wajib Pajak (WP) diharapkan dapat melaporkan SPT ini sebelum tenggat waktu yakni, 31 Maret 2021 untuk WP orang pribadi dan WP badan pada April 2021 mendatang. Melansir dari laman Ditjen Pajak ( DJP), pajak.go.id, dalam ketentuan mengenai perpanjangan fasilitas Pajak Penghasilan dan insentif pajak untuk WP terdampak Covid-19 tidak mengubah jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan PPh.

Oleh karena itu, pelaporan SPT ini wajib, mengingat sanksi yang bisa dikenakan jika tidak melaporkan SPT berupa denda senilai Rp 100 ribu satu kali untuk setiap keterlambatan. Sanksi denda tersebut seperti diatur dalam Undang-Undang KUP Tahun 2007 Pasal 7 Ayat 1 yang menerangkan jika SPT PPh tidak disampaikan maka akan didenda Rp 100 ribu untuk orang pribadi dan Rp 1 juta untuk WP badan.

Continue reading “Inilah panduan komplit pelaporan SPT pajak tahunan tahun 2020”

Pusing Lapor SPT Tahunan 2020? Ini Cara Mudah Enggak Pakai Ribet

Bisnis.com, JAKARTA – Mulai bulan ini, wajib pajak sudah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020.

Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.

Dikutip dari situs pajak.go.id, batas akhir pelaporan SPT pajak orang pribadi pada 31 Maret 2021, sedangkan untuk wajib pajak badan akan berakhir pada April 2021.

Direktorat Jenderal Pajak menyarankan agar pelaporan lebih mudah, masyarakat dapat mengunakan e-Filing dan e-Form.

“Saudara dapat secara mandiri melakukan pengisian SPT tanpa tatap muka dengan panduan yang ada di laman www.pajak.go.id/lapor-tahunan,” ujar Ditjen Pajak dalam email pemberitahuan yang dikutip Bisnis, Minggu (7/2/2021).

Continue reading “Pusing Lapor SPT Tahunan 2020? Ini Cara Mudah Enggak Pakai Ribet”

Kartu NPWP hilang atau rusak? Ini cara cetak ulang kartu NPWP secara online

KONTAN.CO.ID – Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Meski demikian, terkadang wajib pajak mengalami kasus NPWP hilang atau rusak. 

Kartu NPWP yang rusak atau hilang bisa wajib pajak mintakan untuk dicetak ulang. Lantas, bagaimana cara cetak ulang NPWP yang hilang atau rusak? 

Cara dan syarat mencetak ulang kartu NPWP 

Dirangkum dari laman resmi DJP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan cetak ulang kartu NPWP ini di KPP terdekat. 

Wajib pajak cukup membawa KTP asli, mengisi permohonan, dan akan mendapatkan kartu NPWP yang baru. Data yang tercantum di kartu NPWP sesuai dengan data yang ada di master file Direktorat Jenderal Pajak.

Continue reading “Kartu NPWP hilang atau rusak? Ini cara cetak ulang kartu NPWP secara online”

Ini 5 jurus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak versi CITA

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) telah menggerus penerimaan pajak. Kendati begitu, otoritas pajak musti bisa menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak di tengah pandemi.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan setidaknya ada lima cara yang bisa dilakukan otoritas pajak untuk mendorong kepatuhan para wajib pajak.

Pertama, melalui transparansi dan belanja negara yang tepat. Orang akan terdorong untuk patuh jika ia tahu bahwa uang pajak yang ia bayarkan digunakan secara tepat, apalagi jika uang pajak yang ia bayarkan dapat dinikmati secara langsung.

“Jadi ada hubungan timbal balik antara tax payer dengan pemerintah. Ini akan patuh dengan sendirinya,” kata Fajry kepada Kontan.co.id, Kamis (22/10).

Continue reading “Ini 5 jurus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak versi CITA”

Sah! Diskon angsuran PPh Pasal 25 jadi 50%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya menambah diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 menjadi 50% dari yang sebelumnya hanya 30%.

Ketentuan tersebut sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 86/PMK tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi. Beleid ini berlaku pertanggal 14 Agustus 2020.

Adapun  wajib pajak yang bergerak mendapatkan insentif diskon 50% angsuran PPh Pasal 25 meliputi tiga kriteria. Pertama, merupakan 1.013 bidang usaha tertentu sebagaimana ketentuan PMK 110/2020.

Kedua, perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Ketiga, serta perusahaan di kawasan berikat.

Continue reading “Sah! Diskon angsuran PPh Pasal 25 jadi 50%”

Integrasi Data Pajak, Pemerintah Bisa Intip Informasi Pelanggan Telkom?

Bisnis.com, JAKARTA – Sebentar lagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau DJP akan mengintegrasikan data perpajakan dengan Telkom.

Dengan demikian, otoritas pajak akan memiliki amunisi baru untuk mengumpulkan data maupun mengidentifikasi wajib pajak (WP) melalui jaringan milik PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau Telkom.

Adapun, upaya tersebut bisa terealisasi karena hari ini, Senin (10/8/2020), Ditjen Pajak (DJP) dan Telkom akan menandatangani nota kesepahaman terkait integrasi data perpajakan.

“Kegiatan dilaksanakan di Kantor Pusat DJP,” tulis pemberitahuan dalam laman resmi Ditjen Pajak.

Continue reading “Integrasi Data Pajak, Pemerintah Bisa Intip Informasi Pelanggan Telkom?”

Resmi Terbit! PP Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Perseroan Terbuka

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menerbitkan beleid baru mengenai penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka.

Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020. PP yang menjadi salah satu aturan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 19 Juni 2020.

“Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,” demikian bunyi penggalan bagian pertimbangan dalam PP tersebut, dikutip pada Kamis (25/6/2020).

Dalam bagian penjelasan PP ini dinyatakan sektor pasar modal memiliki peran penting dalam pertumbuhan investasi, perbaikan struktur permodalan usaha, dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Continue reading “Resmi Terbit! PP Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Perseroan Terbuka”